Dukungan Pemerintah Non KPBU - Halaman Depan

Jaminan Pemerintah Untuk Proyek Penugasan BUMN

A. Jaminan Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pemerintah Pusat mendorong peningkatan infrastruktur kelistrikan di Tanah Air. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada akhir bulan Januari 2016. Penugasan kepada PT PLN dimaksud dilakukan dengan skema swakelola dan kerjasama dengan penyedia tenaga listrik. Dengan skema swakelola PT PLN sendiri akan melakukan perencanaan, pengerjaan dan pengawasan proyek dimaksud, sedangkan skema kerjasama dengan penyedia tenaga listrik, PT PLN  dapat melakukan kerjasama dengan anak perusahaanya maupun Pengembang Listrik Swasta yang berbentuk BUMN, BUMD, koperasi atau perusahaan swasta.

Pemerintah Pusat menugaskan PLN (Persero) dengan memberikan dukungan berupa penjamin, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi dalam keseluruhan Proyek 35.000 MW. Dengan adanya Perpres No. 4/2016, diharapkan pembangunan mega proyek yang ditargetkan selesai pada 2019 ini dapat terealisasi sesuai rencana.

Sehubungan dengan penugasan ini, Kementerian Keuangan berperan dalam memberikan dukungan berupa penyediaan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Jaminan yang diberikan diberikan atas pinjaman PT PLN (Persero) dalam hal melakukan swakelola dan atas kerjasama penyediaan tenaga listrik yang dilakukan dengan Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).

1. Jaminan Kelayakan Usaha

Dalam hal kerjasama penyediaan tenaga listrik yang dilakukan dengan Badan Usaha jaminan diberikan dalam bentuk Pemerintah memastikan PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan PJBTL sebagaimana sebelumnya telah diberikan untuk proyek dalam program 10.000 MW Tahap 2 (Perpres Nomor 4/2010 jo. 194/2014) dalam bentuk Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Dokumen Persyaratan:

No.

Proses

Dokumen Persyaratan

1

Permohonan Jaminan Kelayakan Usaha/Persetujuan Prinsip

  1. Surat permohonan jaminan kepada Menteri melalui Dirjen PPR;
  2. Kajian kelayakan operasi/proyek;
  3. Rancangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL);
  4. Financial Model proyek;
  5.  Surat pernyataan dari PT PLN (Persero) mengenai kewajaran perhitungan Harga Perkiraan Sendiri;
  6. Analisa risiko dan Mitigasi Risiko; dan
  7. Dokumen pengadaan yang didalamnya telah menyatakan adanya Jaminan Kelayakan Usaha berdasarkan Perpres 4/2016, apabila dilakukan pengadaan BUPTL

2

Permohonan Penerbitan Jaminan Kelayakan Usaha

  1. Surat permohonan penerbitan JKU kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen PPR;
  2. Surat pernyataan dari PT PLN yang menyatakan bahwa proses pengadaan BUPTL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila dilakukan proses pengadaan BUPTL;
  3. Surat pernyataan dari PT PLN (Persero) yang menyatakan bahwa Perjanjian Joint Venture telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, apabila dilakukan penandatanganan perjanjian Joint Venture antara anak perusahaan PT PLN dengan BUMN Asing;
  4. Surat persetujuan harga jual listrik dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai harga jual listrik atau surat pernyataan dari Direktur Utama PT PLN (Persero) yang menyatakan harga jual listrik telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  5. Surat Pernyataan dari Menteri BUMN yang memastikan kemampuan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada BUPTL.

Jangka Waktu Penyelesaian Layanan: 30 hari kerja setelah format SJKU disepakati oleh para pihak.

2. Jaminan Pinjaman

Jaminan pinjaman PT PLN (Persero) diberikan Pemerintah dalam bentuk pemenuhan Kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman/kredit sebagaimana sebelumnya telah diberikan untuk proyek dalam program 10.000 MW Tahap 1 (Perpres Nomor 91/2008 Jo 193/2014).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Persyaratan:

No.

Proses

Dokumen Persyaratan

1

Permohonan Jaminan Pinjaman/Persetujuan Prinsip

  1. Surat permohonan jaminan kepada Menteri melalui Dirjen PPR;
  2. rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman;
  3. rencana proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang akan dibiayai melalui pinjaman;
  4. profil calon pemberi pinjaman;
  5. harga penawaran yang disampaikan oleh calon pemberi pinjaman; dan
  6. surat dari PT PLN (Persero) yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Pinjaman

2

Permohonan Terms and Conditions

  1. Surat permohonan persetujuan syarat dan ketentuan pinjaman kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen PPR;
  2. rancangan final Perjanjian Pinjaman; rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajibannya; dan
  3. Surat Pernyataan dari Menteri BUMN yang memastikan kemampuan PT PLN untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada Kreditur

3

Permohonan Penerbitan Jaminan Pinjaman

  1. Surat permohonan penerbitan jaminan pinjaman kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen PPR; dan
  2. Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Kreditur.

Jangka Waktu Penyelesaian Layanan: 30 hari kerja setelah format Surat Jaminan disepakati oleh para pihak.

 

B. Jaminan Pinjaman untuk LRT Jabodebek

Dalam Rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengemban penugasan Pemerintah membutuhkan pendanaan untuk melakukan penyelenggaraan pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana  termasuk pendanaan pembangunan prasarana maupun sarana Kereta Api Ringan.

Dari total kebutuhan pendanaan tersebut, dibutuhkan pendanaan berupa ekuitas serta pinjaman bank. Kereta Api Ringan Jabodebek ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2020. Dengan tarif penumpang yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan pembangunan prasarana yang penyelenggaraanya dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Api (Persero) membutuhkan bantuan dari Pemerintah demi kelangsungan proyek dan tercapainya expected return bagi PT Kereta Api (Persero).

Sehubungan dengan penugasan ini, Kementerian Keuangan berperan untuk menyediakan dukungan  berupa bantuan dan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan yang diberikan diberikan berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2017. Jaminan dimaksud merupakan jaminan pinjaman dan jaminan atas penerbitan obligasi/surat hutang PT Kereta Api (Persero)  dalam rangka penyelenggaraan prasarana maupun sarana Proyek Kereta Api Ringan.

Dokumen Persyaratan:

No.

Proses

Dokumen Persyaratan

1

Permohonan Jaminan Pinjaman

  1. Surat permohonan jaminan kepada Menteri dhi. Dirjen PPR;
  2. rencana peruntukan pendanaan melalui pinjaman; rencana proyek yang dilakukan secara bundling;
  3. salinan perjanjian antara PT KAI dengan PT Adhi Karya (Persero) mengenai pelaksanaan pembayaran kepada PT Adhi Karya (Persero);
  4. salinan perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit;
  5. profil calon Kreditur;
  6. surat penawaran pemberian Pinjaman yang disampaikan oleh calon Kreditur;
  7. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
  8. rencana sumber dana pemenuhan Kewajiban Finansial;
  9. surat dari PT KAI yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Pinjaman;
  10. salinan surat Keputusan Menteri Perhubungan mengenal ijin penyelenggaraan prasarana atau sarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit;
  11. rencana mitigasi risiko Gagal Bayar; dan
  12. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT KAI mengenai Pinjaman

2

Permohonan Terms and Conditions

  1. Surat permohonan persetujuan syarat dan ketentuan pinjaman kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen PPR;
  2. rancangan final Perjanjian Pinjaman; dan
  3. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran Kewajiban Finansial PT KAI (Persero).

3

Permohonan Penerbitan Jaminan Pinjaman

  1. Surat permohonan penerbitan jaminan pinjaman kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen PPR; dan
  2. Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh PT KAI (Persero) dan Kreditur

Jangka Waktu Penyelesaian Layanan: 30 hari kerja setelah format Surat Jaminan disepakati oleh para pihak.

 

C. Jaminan untuk Proyek Tol Trans Sumatera

Berdasarkan Pasal 6 Perpres 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pemberian Jaminan Pemerintah Kepada PT Hutama Karya, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka  Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

1. Jaminan Pinjaman

Tujuan pemberian penjaminan Pinjaman PT Hutama Karya Dalam Rangka Pembangunan Tol Trans Sumatera adalah dalam rangka mendukung PT Hutama Karya dalam rangka memperoleh pendanaan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera.

Dokumen Persyaratan:

No.

Proses

Dokumen Persyaratan

1

Konsultasi

  1. Rencana Pengusahaan Jalan Tol yang memuat aspek hukum, teknis, dan keuangan

2

Permohonan Terms and Conditions

  1. Surat permohonan persetujuan syarat dan ketentuan pinjaman kepada Menteri Keuangan

3

Permohonan Jaminan Pinjaman

  1. Surat permohonan jaminan kepada Menteri c.q. Dirjen PPR;
  2. Rencana Pengusahaan Jalan Tol;
  3. Penetapan lokasi;
  4. Perjanjian pengusahaan jalan tol;
  5. Perjanjian pinjaman;
  6. Laporan keuangan 3 tahun yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
  7. Rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajibannya

Jangka Waktu Penyelesaian Layanan: 30 hari kerja setelah format surat jaminan PT HK disepakati oleh para pihak

2. Jaminan Obligasi

Tujuan pemberian penjaminan obligasi PT Hutama Karya Dalam Rangka Pembangunan Tol Trans Sumatera adalah dalam rangka meningkatkan kelayakan penerbitan obligasi dalam rangka memperoleh pendanaan bagi percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Dokumen Persyaratan:

No.

Proses

Dokumen Persyaratan

1

Konsultasi

  1. Rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi;
  2. struktur obligasi yang akan diterbitkan;
  3. bentuk underlying asset yang menjadi sumber pembayaran kembali kewajiban;
  4. rencana mitigasi risiko; dan
  5. analisis manfaat Jaminan

2

Permohonan Jaminan/Persetujuan Prinsip

  1. Surat permohonan penjaminan kepada Dirjen PPR;
  2. rencana pengusahaan jalan tol ruas terkait;
  3. Indikasi struktur obligasi;
  4. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT);
  5. perjanjian atau rancangan Perjanjian Perwaliamanatan dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan melalui penawaran umum;
  6. perajanjian atau rancangan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum;
  7. laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
  8. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali kewajiban;
  9. persetujuan RUPS PT HK mengenai penerbitan obligasi;
  10. rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi; dan
  11. rencana sumber dana pelunasan kewajiban

3

Permohonan Penerbitan Jaminan Obligasi

  1. Surat permohonan penerbitan jaminan kepada Dirjen PPR melalui Direktur PRKN;
  2. rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan yang telah diparaf oleh PT HK dan Wali Amanat; dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang yang telah diparaf oleh PT Hutama Karya (Persero),  sesuai dengan struktur final Obligasi (dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan penawaran umum); atau
  3. rancangan akhir Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau yang telah diparaf oleh PT HK dan Agen Pemantau; dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang yang telah diparaf oleh PT Hutama Karya (Persero),  sesuai dengan struktur final Obligasi (dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum).

Jangka Waktu Penyelesaian Layanan: 30 hari kerja setelah format Surat Jaminan Obligasi PT HK disepakati oleh para pihak

 

D. Status Permohonan Jaminan saat ini yaitu sebagai berikut:

No

Pemohon

No. Surat

Tanggal Surat

Proyek

Status

1

PT PLN

0663/KEU.05.02/DIRUT/2019/R

7 Februari 2019

Proyek Pembangunan Pembangkit PLTU dan PLTMG Tahap I Program 35.000 MW

  • PT PLN (Persero) telah mengajukan Permohonan Persetujuan Terms and Conditions Perjanjian Pinjaman
  • Sedang dilakukan proses analisis dan evaluasi oleh Tim Kementerian Keuangan

2

PT PLN

4652/KEU.05.02/DIRUT/2018/R

22 November 2018

Proyek Transmisi dan GI Program 35.000 MW Regional Jawa Bagian Tengah

  • PT PLN (Persero) telah mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah
  • Sedang dilakukan proses analisis dan evaluasi oleh Tim Kementerian Keuangan

 

E. Biaya

Seluruh layanan yang diberikan Dit. PRKN terkait dengan Pelayanan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Proyek Penugasan BUMNadalah bebas biaya atau tidak dikenakan biaya.

 

F. Dokumentasi

Posted by Andi Abdurrochim on Feb 28,2019 15:09:13