Hibah

FAQ

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa untuk setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.

  • Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk uang dilampiri dengan:
    a. Perjanjian hibah;
    b. Ringkasan Hibah;
    c. Surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
  • Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk barang/Jasa/Surat Berharga dilampiri dengan:
    a. Perjanjian hibah;
    b. Ringkasan Hibah;
    c. Surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
  • Untuk format dokumen Ringkasan hibah sesuai dengan Lampiran Huruf C PMK 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
  • Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli / salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
Naskah Perjanjian Hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan, dan ketentuan serta persyaratan, dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

Tidak terdapat format baku dokumen Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima, namun demikian Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima setidaknya memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain Tanggal Serah Terima, Pihak Pemberi dan Penerima, Tujuan Penyerahan, Nilai Nominal, Bentuk Hibah, dan Rincian Harga per Barang.

  • Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA penerima hibah dapat melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima dan kemudian dituangkan pada dokumen BAST atau lampiran dokumen BAST yang dan disetujui oleh pihak pemberi dan penerima hibah.
  • Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, maka untuk nilai dalam Rupiahnya dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST.

Penerimaan hibah diakui pada saat pengesahan di Kuasa BUN. Hibah uang saat terbit SPHL/SP3HL dan hibah barang/jasa/surat berharga saat Persetujuan MPHLBJS berdasarkan BAST.

Akun yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari hibah adalah:

52XXXX Belanja Barang dan Jasa

53XXXX Belanja Modal

57XXXX Belanja Bantuan Sosial

Bila barang (aset) yang akan dibeli akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, sebaiknya KL menggunakan akun 526XXX (Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda) saat melakukan pengadaan/belanja.
Hanya hibah uang untuk membiayai kegiatan yang memerlukan revisi DIPA, sedangkan hibah barang/jasa/surat berharga tidak memerlukan revisi DIPA.

Untuk hibah uang yang telah disahkan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca (bila hibah menimbulkan pertambahan aset).

Sesuai amanat PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, KL melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan.
Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi nilai penerimaan hibah yang dicantumkan dalam berita acara adalah penerimaan hibah yang telah disahkan oleh Kuasa BUN.
  • K/L memproses hibah tersebut sebagai hibah dalam bentuk uang dimana dalam hal ini K/L selaku Executing Agency berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah serta proses pelaporannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Apabila K/L akan memproses hibah tersebut sebagai hibah dalam bentuk barang maka K/L harus mencantumkan klausul bahwa hibah tersebut adalah hibah barang berikut kesediaan donor menandatangani BAST dalam Naskah Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Kementerian Keuangan tidak mengatur batasan minimal nilai aset yang akan diserahterimakan atau dihibahkan antara pihak pemberi (donor) dengan pihak penerima.

Jika akan digunakan oleh KL maka aset tersebut di BAST kan ke KL.

Pada prinsipnya pemberian aset dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan/urgensi masing-masing pihak, baik pada awal proyek, pertengahan proyek maupun saat proyek berakhir yang ditandai dengan BAST.

Jika belum di BAST kan maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab donor namun apabila sudah di BAST kan, maka akan menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga.

BAST ditandatangani oleh Pemberi Hibah (Donor) dan Penerima Hibah (KL yaitu PA/KPA atau Pejabat yang ditunjuk/didelegasi oleh PA/KPA).

Pengajuan pengesahan hibah dilakukan oleh penerima hibah, yang pengajuan pengesahannya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Saat kegiatan telah selesai dan masih terdapat sisa dana hibah, maka Kementerian Lembaga harus menyetorkan kepada Kas Negara, kecuali bila dinyatakan lain dalam Perjanjian Hibah.