Syarat-syarat perizinan Dealer Utama

 A.   Dasar Hukum
  Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama
 B. Syarat-syarat penunjukan Dealer Utama
  1)   Yang dapat menjadi Dealer Utama
    a.   Bank, dan
    b. Perusahaan Efek
  2) Penunjukan Dealer Utama didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
    a. Bank :
      1.   Memiliki izin usaha yang masih berlaku ;
      2. Memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan ketentuan otoritas terkait;
      3. Memenuhi modal inti paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun rupiah );
      4. Melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00 persen ( dua perseratus ) dari total volume perdangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak saat penyampaian permohonan; dan
      5. Menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.
    b. Perusahaan Efek
      1. Memilik izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek;
      2. Memenuhi modal kerja bersih disesuaikan paling sedikit rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terkahir sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
      3. Melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00 persen (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat penyampaian permohonan; dan
      4. Menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.
  3). Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama, calon Dealer Utama harus :
    a. Menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Dealer Utama; dan
    b. Memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 2) diatas.
C Penunjukan Dealer Utama
  Penunjukan Dealer Utama dilakukan dengan surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

 

Posted by Admin DJPPR on Oct 27,2015 11:37:28