Penjaminan Pemerintah

Penjaminan Pemerintah adalah jaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Penjaminan pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian keamanan dana yang diinvestasikan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, yang diselenggarakan berdasarkan ­­­Perjanjian Kerjasama atas risiko-risiko yang diakibatkan oleh tindakan pemerintah.

Program penjaminan pemerintah (non-KPBU)

1. Jaminan untuk Program Penyediaan Air Minum

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Bank Pemberi Kredit sehubungan dengan pembayaran kembali kredit PDAM sebesar 70% (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum).

2. Jaminan Kredit dan Kelayakan Usaha untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jaminan yang diberikan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan perjanjian pinjaman atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Pengembang Listrik Swasta.

3. Jaminan atas Pinjaman Langsung BUMN dari Lembaga Keuangan Internasional

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan pinjaman langsung kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. Jaminan Kredit dan Obligasi PT Hutama Karya untuk Pembiayaan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada kreditur atau pemegang obligasi PT Hutama Karya (Persero) melalui Wali Amanat/Agen Pemantau sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman/Obligasi PT Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana penugasan pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera.

5. Jaminan Penugasan PT SMI untuk Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Kepastian penyelesaian Tunggakan melalui mekanisme penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada PT SMI dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sehubungan pelaksanaan penugasan atas pembiayaan infrastruktur daerah.

6. Jaminan Kredit dan Obligasi untuk Proyek Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Jaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada kreditur atau pemegang obligasi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melalui Wali Amanat/Agen Pemantau sehubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial atas pembayaran kembali pinjaman atau obligasi.

Posted by Admin DJPPR on Mar 15,2017 13:28:13