Consultation Workshop on The Draft Amendments to the Public Debt Law di Vietnam

“Pengelolaan Utang Publik di Indonesia dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan batas maksimum 60% dari total Produk Domestik Bruto dan menjaga batas maksimum defisit sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto sebagaimana Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, demikian disampaikan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Scenaider C.H. Siahaan, pada Consultation Workshop on The Draft Amendments to the Public Debt Law yang diadakan oleh Kementerian Keuangan Republik Sosialis Vietnam di Hanoi.

Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2017 tersebut dihadiri oleh anggota parlemen dan pejabat eksekutif dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan, dan Bank Sentral Republik Sosialis Vietnam. Workshop tersebut dimaksudkan untuk dengar pendapat sekaligus mendiskusikan beberapa topik krusial yang akan diatur dalam undang-undang tentang utang publik yang sedang dalam proses amandemen, antara lain tentang penyatuan lembaga pengelola utang publik dan penguatan perangkat pengelolaan utang publik, termasuk strategi pengelolaan utang, rencana tahunan, dan proses pengambilan keputusan.

Anggota parlemen dan jajaran kementerian Vietnam bermaksud untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam mengelola institusi pengelola utang dan juga instrumen utangnya dalam mendukung pembangunan. Saat ini pengelola utang di Vietnam masih dilakukan oleh beberapa kementerian yang terpisah, sehingga pengambilan keputusan dan manajemennya masih kurang efektif. Selain itu, kondisi perekonomian Vietnam yang saat ini sedang tumbuh masih memerlukan sumber pembiayaan yang berasal dari utang yang cukup besar, sehingga Debt-to-GDP ratio-nya masih berada pada level 64% dari batas maksimum yang mereka terapkan di level 65%. Kondisi Debt-to-GDP ratio yang cukup tinggi juga pernah dialami oleh Pemerintah Indonesia pasca krisis keuangan tahun 1999, namun kemudian berangsur turun hingga berada di bawah 30% pada tahun 2009 hingga saat ini. Adanya pemaparan dari wakil Kementerian Keuangan Indonesia pada kesempatan tersebut, dirasakan sangat membantu Pemerintah Vietnam dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif.

Workshop yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Vietnam dan didampingi Ketua Komisi Amandemen Undang-undang tentang Utang Publik, Parlemen Vietnam tersebut juga mendengarkan pemaparan dari beberapa lembaga multilateral seperti Asian Development Bank dan International Monetary Fund berkaitan tentang institusi pengelolaan utang.

Posted by Farid Arif Wibowo on Aug 28,2017 11:55:28