DJPPR Mengenalkan Skema KPBU Sebagai Solusi Pembiayaan Infrastruktur di Aceh Besar

Senin, 14 Agustus 2017 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Bertajuk “Workshop Peningkatan Pemahaman Skema KPBU Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah”, kegiatan dilaksanakan di The Pade Hotel, Aceh Besar dan dihadiri oleh Bupati Aceh Besar, Wakil Bupati Pidie, Para Kepala Dinas dan pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh dan akademisi dari universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Workshop ini bertujuan untuk mengenalkan skema KPBU kepada pemerintah daerah di lingkungan Aceh Besar dan sekitarnya sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas APBD dalam membiayai kebutuhan infrastruktur di daerah.

Workshop tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Besar, Ir. Mawardi Ali. Bupati Aceh Besar menyampaikan bahwa potensi daerah untuk berkembang sebenarnya sangat besar. Namun pengembangan potensi daerah selama ini masih terkendala oleh pendanaan infrastruktur. Daerah masih bergantung dengan pendapatan asli daerah dan transfer dana ke daerah yang jumahnya tidak mencukupi untuk mendanai proyek infrastruktur daerah. Kehadiran Kementerian Keuangan dengan skema pendanaan infrastruktur yang baru diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemda Aceh Besar dan sekitarnya dengan cara yang mudah dan transparan.

Dalam sambutannya, Sekretaris DJPPR, Safuadi menyampaikan bahwa DJPPR Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan dan mengawal kesiapan Pemda Aceh Besar selaku PJPK agar proyek infrastruktur daerah dapat dibiayai dengan skema KPBU.  

Materi workshop disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Freddy R. Saragih beserta tiga pejabat Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Farid Arif Wibowo, Anton Tarigan dan Lukman Harahap. Selain dari Kementerian Keuangan, materi workshop juga disampaikan oleh Indra P. Singawinata selaku Pejabat BUMN PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Materi yang dijelaskan pada workshop tersebut antara lain mengenai Skema Pembiayaan Infrastruktur, Perbandingan skema APBN, Penugasan BUMN dan KPBU; Fasilitas Dukungan Pemerintah berupa Dukungan kelayakan/VGF (Viability Gap Fund); Fasilitas penyiapan proyek/PDF (Project Development Facility); dan Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Dalam Workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memaparkan beberapa Proyek yang berpotensi untuk dieksekusi menggunakan skema KPBU ini, salah satunya adalah pembuatan waduk di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yang nantinya akan bermanfaat untuk mengairi sawah-sawah tadah hujan yang ada di Kabupaten Aceh besar dan sekitarnya. Selain itu, skema KPBU juga diharapkan dapat membiayai pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan potensi wisata di beberapa lokasi sehingga bisa mengerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD di daerah Aceh besar.

Posted by Andi Abdurrochim on Aug 28,2017 17:04:45