The 2nd Annual Islamic Finance Conference – The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Islamic Research and Training Institure-Islamic Develpoment Bank Group (IRTI-IDBG), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta didukung oleh World Bank dan Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan The 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC 2017) di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Dengan tema “The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality”, acara tersebut diselenggarakan selama 2 hari dimulai dari hari Rabu (23/8) sampai dengan hari Kamis (24/8). Sesuai dengan tema yang diusung, AIFC 2017 memfasilitasi diskusi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, institusi keuangan, hingga akademisi terkait peranan keuangan syariah dalam menanggulangi kemiskinan dan memangkas kesenjangan. Selain itu acara ini juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dana-dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf sebagai penunjang anggaran pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Acara diawali dengan welcoming speech dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara dan Sekretaris Daerah DI Yogyakarta, Gatot Saptadi serta dilanjutkan dengan Keynote Speech dari Vice President Sector Operations & Acting Chief Economist of IDB Group, Dr. Mansur Muhtar dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Mansur menyatakan bahwa IDB siap mendukung pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Dalam keynote speech-nya, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa saat ini dunia berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Suistanable Development Goals-SDG) dengan salah satu toolsnya yaitu keuangan syariah karena nilai-nilai dalam Islam sejalan dengan tujuan untuk mencapai SDG.

Rangkaian Acara AIFC 2017 terdiri dari dua sesi panel setiap harinya. Pada hari pertama diskusi panel bertemakan “SDGs and Strategies in Combating Poverty and Income Inequality: Country Experience” dan “The Role of Islamic Finance Industry in Promoting Shared Prosperity”.  Sedangkan pada hari kedua panel panel bertemakan “Anggaran Pemerintah, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan” dan “Financing for Development: The Role of Islamic Social Finance”. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dr. Robert Pakpahan menjadi salah satu panelis bersama dengan Prof. Mehmet Asutay (Direktur Durham Center for Islamic Political Economy and Finance, Durham University) dan Ratih Rachmawaty (Presdir BTPN Syariah) dalam diskusi panel hari pertama yang bertajuk “The Role of Islamic Finance Industry in Promoting Shared Prosperity”.

Dalam kesempatannya, Dr. Robert Pakpahan memaparkan tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uangnya, apakah sudah betul-betul meningkatkan perkembangan dan kemakmuran masyarakat atau tidak. Dr. Robert membuktikan bahwa alokasi belanja pemerintah telah menunjukkan adanya “improvement quality of spending” dengan infrastruktur meningkat, alokasi pendidikan yang stay high, alokasi untuk kesehatan sebesar 5% dari total APBN dan belanja subsidi yang dimanage sedemikian rupa untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Dr. Robert juga memaparkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki 7 instrumen keuangan syariah yang digunakan unruk mengurangi kesenjangan dan mendukung perkembangan serta kemajuan utamanya dalam hal infrastruktur, yaitu Sukuk Perbendaharaan Syariah (SPN-S), Saving Sukuk (ST), Sukuk Ritel (SR), Project Based Sukuk (PBS), Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Dana Haji (SDHI), dan Global Sukuk (SNI).

Selanjutnya digelar The Young Islamic Economist Forum (YIEF) yang merupakan forum bagi 9 ekonom muda untuk menuangkan berbagai macam gagasannya guna meningkatkan peran keuangan berbasis Islam dalam rangka memerangi kemiskinan dan ketimpangan.

AIFC 2017 juga memfasilitasi booth dari Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga keuangan syariah yang terdaftar, di antaranya adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bank Syariah Mandiri, Badan Zakat Nasional (Baznas). DJPPR, dalam display boothnya memberikan informasi tentang Sukuk Negara (Indonesia Sovereign Sukuk) yang menuai respon positif bahkan dari Dr. Francine Pickup (Deputy Country Director, UNDP Indonesia).

Posted by Andi Abdurrochim on Aug 30,2017 19:20:01