Tugas Pokok dan Fungsi

    TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi :

    a.
perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
    b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
    c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
    d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
    e.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
    f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
  
    SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terdiri dari :
    a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
    b.
Direktorat Pinjaman dan Hibah;
    c.
Direktorat Surat Utang Negara;
    d.
Direktorat Pembiayaan Syariah;
    e.
Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
    f.
Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
    g. Direktorat Starategi dan Portofolio Utang;
    h. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
  
Sekretariat Direktorat Jenderal 
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.
 
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
    a.
koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
    b.
penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan pegawai, serta administrasi kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
    c.
penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan;
    d.
pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
    e.
pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
    f.
pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
       
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
    a.
Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi;
    b.
Bagian Sumber Daya Manusia;
    c.
Bagian Keuangan;
    d.
Bagian Kepatuhan Internal;
    e.
Bagian Umum; dan
    f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
    DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH  
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah.
       
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
    a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
    b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
    c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah;
    d.
penyiapan dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai siklus APBN;
    e.

penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah; dan

    f.
pelaksanaan tata usaha Direktorat.
       
Direktorat Pinjaman dan Hibah terdiri dari:
    a.
Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Data;
    b.
Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Multilateral;;
    c.
Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I;
    d.
Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral II;
    e.
Subbagian Tata Usaha; dan
    f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
  
Direktorat Surat Utang Negara
Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara.
       
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:
    a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang surat utang negara;
    b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surat utang negara;
    c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surat utang negara;
    d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara; dan
    e.
pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
       
Direktorat Surat Utang Negara terdiri dari:
    a.
Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara;
    b.
Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara;
    c.
Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara;
    d.
Subdirektorat Peraturan, Dokumen Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara;
    e.
Subbagian Tata Usaha; dan
    f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
  
Direktorat Pembiayaan Syariah
Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah
       
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:
    a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
    b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
    c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah;
    d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; dan
    e.
pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
       
Direktorat Pembiayaan Syariah terdiri atas:
    a.
Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara;
    b.
Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
    c.
Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Berharga Syariah Negara;
    d.
Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara;
    e.
Subbagian Tata Usaha; dan
    f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan 
Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor.
       
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:
    a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
    b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
    c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
    d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor; dan
    e.
pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
       
Direktorat Strategi dan Portofolio Utang terdiri dari:
    a.
Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan;
    b.
Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan;
    c.
Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi;
    d.
Subdirektorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan;
    e. Subdirektorat Hubungan Investor;
    f.
Subbagian Tata Usaha;
    g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
  
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi, akuntansi dan setelmen.
       
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:
    a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi;
    b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi;
    c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi;
    d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi; dan
    e.
pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
       
Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen terdiri atas:
    a.
Subdirektorat Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan;
    b.
Subdirektorat Setelmen Transaksi;
    c.
Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan;
    d.
Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi;
    e.
Subbagian Tata Usaha; dan
    f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
  
    KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
    (2)
Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
    (3)
Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
    (4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Posted by Coordinator on Dec 22,2011 13:11:34