Knowledge Co-Creation Program Asuransi Pertanian Indonesia – Jepang

Oleh : Prima Bagus Diarsa, Dzulfikar Kharisma, dan Puspa Kusuma Pertiwi - Pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan *)

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap petani di Indonesia, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa salah satu upaya perlindungan terhadap petani adalah Asuransi Pertanian. Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Pertanian bersama-sama dengan PT Jasindo (Persero) terlebih dahulu telah memulai program asuransi terhadap petani padi dengan pendekatan indemnity (kerugian) mulai tahun 2012. Program ini dilaksanakan oleh PT Jasindo (Persero) dengan bantuan pendanaan dari Perusahaan Penghasil Pupuk. Untuk memperluas cakupan wilayah perlindungan petani, mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Kementerian Pertanian memperluas pilot project secara nasional.

Asuransi Pertanian merupakan hal baru di Indonesia dan belum memiliki pasar secara komersial. Untuk itu, melalui program perluasan pilot project secara nasional dapat mempercepat pemahaman masyarakat akan risiko dalam usaha pertanian serta mengerti keuntungan asuransi bagi mereka. Selain itu, pilot project ini juga diharapkan dapat dianalisis proses administrasi yang efisien serta dukungan fiskal yang tepat untuk menjaga sustainabilitas usaha tani. Bagi Kementerian Keuangan, Asuransi Pertanian merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi petani kecil yang rentan secara finansial terhadap risiko kejadian gagal panen yang disebabkan faktor-faktor diluar kontrol petani seperti kejadian bencana, wabah, dan perubahan musim. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki perhatian atas tingkat kesehatan BUMN pelaksana program Asuransi Pertanian (PT Jasindo).

Guna mempersiapkan program perlindungan petani padi yang lebih luas dengan skala nasional, Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan sedang menyusun kerangka-kerangka implementasi Asuransi Pertanian padi secara permanen. Untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman penerapan Asuransi Pertanian yang didapat selama pelaksanaan pilot project maupun perluasan pilot project Asuransi Pertanian, Bappenas bersama Kementerian terkait melaksanakan Knowledge Co-Creation Program Asuransi Pertanian Indonesia-Jepang pada tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 yang didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kegiatan Knowledge Co-Creation Program Asuransi Pertanian Indonesia-Jepang dilaksanakan dengan melakukan diskusi on-site dengan Kementerian Pertanian Jepang (Ministry of Agriculture, Forest and Fishery/MAFF), Kantor NOSAI sebagai pelaksana Asuransi Pertanian Jepang, Petani dan Akademisi yang terkait dengan Asuransi Pertanian. Dalam pelaksanaan diskusi dan pembahasan pelaksanaan Asuransi Pertanian di Jepang, Kementerian Pertanian (MAFF) dan NOSAI menyampaikan bahwa prinsip Asuransi Pertanian yang dilaksanakan di Jepang adalah prinsip gotong royong. Prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam nama programnya, yaitu Nogyo Kyosai (NOSAI) yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggis sebagai Assosiation of Mutual Relief (AMR) atau asosiasi tolong menolong. Dari nama tersebut, tidak terlihat adanya asuransi. Namun demikian, dalam tata kelola risiko dari NOSAI ini, melibatkan struktur organisasi yang lebih luas, yaitu Federasi NOSAI di tingkat prefektur atau setingkat provinsi dan Kementerian Pertanian (MAFF) di tingkat Negara. Hubungan keterlibatan institusi-institusi tersebut adalah hubungan perasuransian dimana Asosiasi NOSAI akan me-reasuransikan tanggungannya (petani) kepada Federasi NOSAI dan seterusnya Federasi NOSAI juga me-reasuransikan tanggungannya (Asosiasi-Asosiasi NOSAI) kepada Kementerian Pertanian (MAFF). Skema tersebut dikenal dengan nama Skema 3 Fase. Selain skema 3 Fase, di beberapa prefektur, organisasi Asosiasi NOSAI dengan Federasi NOSAI melebur menjadi Asosiasi NOSAI sehingga pola hubungannya menjadi lebih sederhana. Untuk hubungan Asosiasi NOSAI pada skema 2 fase dilakukan melalui cabang-cabang Asosiasi NOSAI.

Pemerintah Jepang mengeluarkan serangkaian Undang-Undang untuk melindungi dan menjaga pertanian di Jepang. Selain itu, Pemerintah Jepang juga memberikan dukungan kepada Petani dalam program Asuransi Pertanian NOSAI ini meliputi: (1) Pemerintah menanggung kontribusi (premi) petani sebesar 50% sehingga petani hanya akan membayar 50% kontribusi (premi) kepada NOSAI; (2) Pemerintah memberikan dukungan lainnya berupa hibah biaya operasional dari organisasi NOSAI (Asosiasi maupun Federasi); dan (3) Pemerintah (MAFF) menjadi re-insurer terakhir atas pembayaran klaim yang ditagihkan oleh petani, sehingga petani yakin akan mendapatkan pembayaran atas tagihan klaimnya (tidak peduli seberapa besar bencana pertanian yang dialami di seluruh Jepang).

Kekhasan pelaksanaan Asuransi Pertanian di Jepang diantaranya: (1) Asosiasi NOSAI dan Federasi NOSAI didirikan oleh petani dengan prinsip gotong royong, (2) pelaksanaan survey atas permohonan pembayaran klaim dilakukan oleh petani (terpilih) dari anggota Asosiasi NOSAI dari wilayah (sub-distrik) yang berbeda, (3) penggantian kerugian klaim dihitung menggunakan perhitungan selisih hasil panen dengan standar panen wilayah/nasional. (4) Asuransi Pertanian khususnya  Padi dan Gandum bersifat wajib (compulsory) sampai dengan tahun anggaran 2018. (5) memiliki 4 skema perhitungan premi dan klaim yang dapat dipilih oleh petani (Plot area, Semi Off-set, Full Off-set, dan kualitas). Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan petani di Jepang, lingkup usaha Asosiasi NOSAI berkembang dari Asuransi Pertanian (1948) bertambah Asosiasi Ternak(1948), Asuransi Buah dan Pohon Buah (1973), Asuransi Holtikurtura (1979) dan Asuransi Rumah kaca untuk tanaman sayur (1979). 

Sebagai perbandingan dengan pelaksanaan pilot project Asuransi Pertanian atau Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Indonesia memiliki fitur sebagai berikut: (1) dijalankan oleh BUMN, yaitu PT Jasindo (Persero) dan diregulasi oleh Kementerian Pertanian serta melibatkan dinas-dinas pertanian atau dinas terkait lainnya dari Pemerintah Daerah, (2) Pemerintah memberikan bantuan pembayaran premi sebesar 80% (Rp 144 ribu / hektar) dan petani hanya dimintakan kontribusi premi sebesar 20% (Rp 36 ribu/hektar). (3) penggantian kerugian (klaim) asuransi sebesar Rp 6 juta untuk kerusakan lahan pertanian padi sebesar 75% ke atas. (4) AUTP bersifat himbauan kepada petani (baik penerima bantuan program pertanian maupun bukan penerima program). Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada petani di Indonesia, Kementerian Keuangan dhi. DJPPR berharap program Asuransi Pertanian (AUTP) ini dapat berkembang dan diberlakukan secara nasional dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

 

*) Tulisan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan Knowledge Co-Creation Program Asuransi Pertanian Indonesia-Jepang pada tanggal 26 Juni s.d 10 Juli 2018 yang didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Knowledge Co-Creation Program Asuransi Pertanian Indonesia – Jepang

Posted by Dit. PRKN on Jul 25,2018 09:59:57