Green Financing, Sukuk Negara dan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Eri Hariyanto, Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Keuangan Umum BPPK*)

 

1.Pendahuluan

Istilah Green Financing dalam beberapa waktu terakhir cukup mengemuka. Dalam pertemuan tahunan IMF dan World Bank yang diselenggarakan dalam bulan Oktober 2018 di Bali, istilah Green Financing juga cukup menjadi sorotan bahkan menjadi sebuah topik pembahasan tersendiri dalam sebuah seminar yaitu: "Green Finance for Sustainable Development" di Hotel Nusa Dua, Bali Selasa (09/10/2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut.

Menurut Höhne, et al (2012), “Green financing adalah istilah yang luas yang dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan”. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dari Pricewaterhouse Coopers Consultants (PWC) (2013) mengenai implementasi Green Financing di China, diketahui bahwa untuk sektor perbankan, Green Financing didefinisikan sebagai produk dan jasa keuangan yang menggunakan pertimbangan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan kredit, merangsang lahirnya lingkungan investasi yang bertanggung jawab dan mendorong terciptanya teknologi ramah lingkungan bagi proyek industri dan bisnis.

Green Financing di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Green Financing terdiri dari dimensi: 1) Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; 2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; 3) Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan 4) Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment).

Istilah Green Financing sebenarnya mulai mengemuka dalam satu dekade terakhir siring dengan munculnya gerakan untuk mengurangi emisi dan polusi guna mempercepat pemulihan kondisi lingkungan dan menggalakkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Dampak emisi gas carbon monoksida yang dihasilkan oleh industry menimbulkan efek gas rumah kaca. Akhir-akhir ini dampak dari efek rumah kaca semakin dirasakan oleh penduduk Bumi. Tanpa adanya pengurangan emisi dan polusi secara serius, diperkirakan dalam beberapa dekade ke depan Bumi menjadi semakin tidak seimbang. Hal ini bukan hanya akan menimbulkan bencana ekologi, tetapi juga bencana ekonomi.

Beberapa negara di dunia sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi emisi dan polusi, serta pengembangan Green Financing. Ambil contoh misalnya Jerman yang bertekad menjadi negara pelopor yang akan menerapkan peraturan ketat dalam penggunaan kendaraan bermotor. Setidaknya pada 2030 mendatang, semua mobil yang dijual di Jerman harus bebas emisi. China ingin menjadi pelopor dalam Green Financing. Presiden China Xi Jinping memerintahkan kepada seluruh bank di China untuk turut serta mengembangkan Green Financing demi mewujudkan cita-cita China sebagai sebuah negara terdepan dalam urusan peradaban ekologi dunia. Pedoman Bangunan Sistem Green Financing telah diluncurkan pemerintah China. Sebuah kebijakan yang berusaha untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.

2.Komitmen Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut mengatakan bahwa Indonesia sangat berkepentingan terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah telah menyusun berbagai target agar dapat berkontribusi dalam penyelamatan Bumi. Selain itu juga disiapkan berbagai instrumen pembiayaan yang memungkinkan para investor berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Saat ini instrumen investasi berbasis lingkungan hidup sangat diminati. Oleh karena itu, Pemerintah serius mendorong pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan untuk menarik investor masuk ke pasar keuangan Indonesia. Daya tarik instrument investasi ditingkatkan melalui berbagai pilihan proyek investasi.

Isu pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari diantaranya dengan mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan dan mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sedangkan dalam RPJMN disebutkan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati disertai dengan adanya rumusan cara pencapaian (means of implementation).

Di tingkat internasional, isu ini telah ditetapkan secara resmi oleh PBB pada saat menyelenggarakan sidang umum tanggal 25 September 2015 di New York. Aksi terhadap perubahan iklim ditetapkan menjadi salah satu Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developments Goals/SDGs) Tahun 2015-2030.

Sebagai wujud peran aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDG). Indonesia juga terlibat dalam Forum Tenaga Ahli (Expert Forum) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015. Tujuan dalam SDGs yang berjumlah 13 tersebut juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan informasi dari Third National Communication (TNC) tahun 2017, biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang berikatan dengan penurunan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim mencapai 81 milyar USD untuk rentang waktu tahun 2015-2020 atau diperlukan senilai 16,2 milyar USD per tahun. Sedangkan dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah untuk aksi mitigasi dan adaptasi saat ini senilai 55, 1 milyar USD, sehingga masih terdapat gap pembiayaan yang cukup besar. Pemeritah saat ini terus mengupayakan adanya inovasi instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk aksi-aksi pengurangan dampak perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

3.Sukuk Negara untuk Pembiayaan Berkelanjutan

Adanya kebutuhan Pemerintah untuk pembiayaan pembangunan yang dapat berdampak terhadap pengurangan dampak perubahan iklim, sebenarnya menjadi berkah bagi pengembangan Sukuk Negara. Pengembangan Sukuk Negara selama ini menemui tantangan berupa sulitnya melakukan diversifikasi landasan penerbitan (underlying asset). Inovasi yang dilakukan Pemerintah dengan menerbitkan Green Sukuk sebenarnya merupakan sebuah langkah untuk melakukan diversifikasi underlying asset dan basis investor. Adanya keperluan pembangunan proyek-proyek infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan menjadi berkah bagi pengembangan Sukuk Negara. Pengembangan jenis underlying asset memungkinkan Sukuk Negara berperan lebih banyak dalam pembiayaan APBN.

Penerbitan Green Sukuk untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan juga mengokohkan posisi Indonesia di pasar keuangan internasional sebagai penerbit Sovereign Sukuk terpercaya dan terus melakukan inovasi. Penerbitan Green Sukuk di pasar keuangan internasional merupakan upaya memanfaatkan dinamika perkembangan investor dengan preferensi khusus. Seiring dengan meningkatnya kesadaran menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, muncul ceruk investor baru yang hanya berinvestasi pada instrumen keuangan yang dikategorikan ”green”. Indonesia saat ini tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan Green Sukuk senilai USD1,25 miliar pada bulan Maret 2018.

4.Tantangan dan Inisiatif Strategis Mendatang

Sebagai instrumen pembiayaan yang relatif baru, Green Sukuk masih belum dikenal luas oleh stakeholders Kementerian Keuangan terutama Satuan Kerja di Kementerian/Lembaga. Informasi yang diperoleh dari Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR saat ini belum semua Satker memahami secara menyeluruh proses bisnis Green Sukuk. Kekurangpahaman Satker terhadap Green Sukuk dapat menjadi penghambat dalam proses penyiapan proyek-proyek yang akan digunakan sebagai underlying asset. Sebagaimana disebutkan di atas, ada kategori khusus untuk proyek yang akan digunakan dalam penerbitan Green Sukuk. Untuk itu, kegiatan edukasi dan bimbingan kepada Satker merupakan kegiatan yang sebaiknya terus dilakukan. Pemahaman Satker terhadap proses bisnis Green Sukuk akan sangat menunjang kesuksesan Green Sukuk dari tahap persiapan, penggunaan hasil penerbitan, dan pelaporan kegiatan.

 Tantangan lain adalah pada sisi pelaporan proyek terkait perkembangan pembangunan dan mengetahui manfaat proyek tersebut untuk mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Pelaporan mengenai hal tersebut disyaratkan oleh beberapa lembaga review seperti halnya CICERO. Untuk mengatasi hal ini, koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan para Satker perlu ditingkatkan terutama untuk menyepakati indikator-indikator yang digunakan dalam pelaporan dan menilai dampak dari pembangunan proyek tersebut. Jika diperlukan, Pemerintah dapat pula bekerjasama dengan independent reviewer dalam proses monitoring dan pelaporan sehingga memenuhi kriteria yang diharapkan. 

Kebijakan pembangunan ekonomi “pro-green” yang telah dicanangkan sejak tahun 2010 layak untuk dilanjutkan dengan berbagai kebijakan, meskipun pimpinan pemerintahan terus mengalami pergantian sesuai dengan periodenya. Pembangunan ekonomi yang memerhatikan keberlanjutan daya dukung lingkungan diharapkan akan memberikan benefit bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan akan datang. Pada tahun 2014, Bappenas telah meluncurkan “Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy” yang bertujuan menjadi petunjuk dalam pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan dengan sasaran awal “menghijaukan” sektor industri, transportasi, energi dan sektor berbasis lahan (pertanian dan kehutanan). Diharapkan prakarsa ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya-upaya pengurangan emisi karbon dan adaptasi dampak perubahan iklim.

Di sisi fiskal upaya-upaya melakukan inovasi sumber pembiayaan perlu terus dilakukan untuk memberikan dukungan terealisasinya aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sesuai dengan target dari Komite Nasional Keuangan Syariah yang diketuai oleh Presiden RI, secara bertahap penerbitan Sukuk Negara akan terus ditingkatkan seiring dengan kemampuan pasar keuangan. Peningkatan penerbitan ini diharapkan akan ikut menambah porsi penerbitan Sukuk Negara yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur yang dikategorikan sebagai infrastruktur hijau.

Selain sukuk, Pemerintah juga perlu untuk mendorong sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan bentuk pembiayaan kerja sama (partnership) yang melibatkan sektor swasta atau BUMN misalnya dalam pembangunan infrastruktur yang dikategorikan hijau.

Terakhir, peran masyarakat Indonesia dalam mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi dampak perubahan lingkungan sangat diperlukan. Masyarakat dapat ikut dalam membiayai program pembangunan berkelanjutan misalnya dengan ikut berinvenstasi pada Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan bukan kebijakan dari instansi tempat penulis bekerja.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Green Financing, Sukuk Negara dan Pembangunan Berkelanjutan

Posted by Ishaq Hasibuan on Oct 17,2018 08:32:56