Kementerian Keuangan Berikan Mandat Pemberian Jaminan Risiko Gagal Bayar kepada PT PII


Oleh: DJPPR5, 18-Sep-2018

Peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur saat ini semakin meningkat, khususnya yang mendapatkan penugasan untuk proyek prioritas, seperti penugasan kepada PT Hutama Karya pada Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (TTS), penugasan kepada PT PLN pada Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), serta penugasan kepada PT KAI untuk pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.  Seiring peningkatan peran BUMN tersebut, khususnya yang membutuhkan Jaminan Pemerintah, Pemerintah saat ini berupaya untuk melakukan pengelolaan risiko terhadap pemberian Jaminan Pemerintah melalui Penugasan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Mandat pemberian jaminan kepada PT PII sebelumnya telah diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.08/2017. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Kementerian Keuangan kembali menerbitkan PMK Nomor 101/PMK.08/2018 untuk menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Jaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)/PT PII.  Di samping sebagai upaya pengelolaan risiko, peraturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan utilisasi kapasitas penjaminan PT PII serta untuk memperoleh pengakuan dari pihak penerima jaminan terutama Lembaga Keuangan Multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB), terhadap Jaminan yang diberikan BUPI.

Penugasan kepada PT PII diharapkan dapat mengurangi paparan langsung risiko gagal bayar dari jaminan pemerintah atas pinjaman maupun penerbitan obligasi BUMN yang mendapatkan penugasan serta memberikan kepastian tepat waktu kepada lender dalam hal pembayaran klaim. Penugasan tersebut juga dapat menggunakan keahlian dan pengalaman PT PII (Persero) dalam alokasi, mitigasi dan monitoring risiko yang timbul dari Jaminan.