Pengalihan Harta terkait Pengampunan Pajak dan Penempatannya pada Investasi di NKRI

Oleh: Farid Arif Wibowo, pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

Dalam konteks memanfaatkan momentum amnesti pajak untuk meningkatkan kinerja perekonomian, kesuksesan program amnesti pajak tidak hanya diukur dari berapa banyak dana tebusan yang dibayarkan tetapi juga bagaimana harta dalam rangka amnesti tersebut dialihkan dan ditempatkan pada instrumen-instrumen investasi yang memberikan dampak positif bagi pembangunan di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, UU nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa untuk wajib pajak yang bermaksud mengalihkan harta yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI, mereka harus menginvestasikan harta dimaksud ke dalam wilayah NKRI paling singkat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Dana dari harta yang diinvestasikan ini perlu diarahkan penempatannya agar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak menimbulkan gejolak yang bisa berpotensi mengganggu perekonomian.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait yang mengatur bagaimana harta pengampunan pajak dialihkan dan disalurkan investasinya. Peraturan-peraturan tersebut meliputi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 /PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak yang sudah diubah dengan PMK nomor 123 /PMK. 08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan MenterI Keuangan nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak. Peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya memberikan pedoman kepada wajib pajak dalam melakukan pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI. Tulisan ini membahas peraturan-peraturan tersebut secara ringkas dari perspektif proses pengalihan harta dan investasi.*

 

*) Artikel selengkapnya dapat diunduh pada file lampiran.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Pengalihan Harta terkait Pengampunan Pajak dan Penempatannya pada Investasi di NKRI

Posted by Andi Abdurrochim on Sep 14,2016 11:19:51