Green Sukuk untuk Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Oleh: Eri Hariyanto, pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan*)

 

Peran Strategis Sektor Pertanian

Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia sampai saat ini masih sangat besar. Meskipun Indonesia secara perlahan  mengalami pergeseran dari negara agraris menuju negara industri, namun sektor pertanian masih memainkan peran yang cukup dominan terutama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto. Menurut informasi dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, disebutkan bahwa kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) pada tahun 2014, yaitu sekitar 879,23 triliun rupiah atau 10,26 % dari PDB nasional yang besarnya 8.568,12 triliun rupiah (berdasarkan harga konstan tahun 2010). Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB pertanian tersebut berkisar antara 3,47 hingga 4,58 % dengan rata-rata sekitar 3,90 %, pada saat yang sama PDB nasional tumbuh sekitar 5,70 %. Selian itu, sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Selama periode 2010-2014, sektor pertanian masih merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar, walaupun ada kecenderungan menurun. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010 sekitar 38,69 juta tenaga kerja atau sekitar 35,76% dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 35,76 juta tenaga kerja atau 30,27%. Data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier dari sistem dan usaha agribisnis. Bila tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar.

Selain itu, sektor pertanian juga memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan energi nasional. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan dan energi akan semakin meningkat. Menurut BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 305,6 juta jiwa dan 50% lebih tinggal di pulau Jawa. Hal ini akan menjadi tantangan nyata bagi penyediaan pangan di Indonesia, apalagi bila dihubungkan dengan ketersediaan lahan pangan yang terus menurun karena degradasi, erosi dan konversi lahan untuk perumahan, industri dan lain-lain. Kondisi ini tentu harus mendapat perhatian bersama. Apabila ketahanan pangan menurun, dikhawatirkan akan menurunkan ketahanan nasional karena bangsa Indonesia akan bergantung terhadap produk pangan dari bangsa lain.

Tantangan lain yang saat ini terjadi dan membutuhkan penanganan segera adalah infrastruktur pertanian yang kurang memadai. Berdasarkan sumber yang sama, disebutkan bahwa salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi.

Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur pertanian di Indonesia sangat besar. Kementerian PPN Bappenas memperkirakan hingga akhir tahun 2019 setidaknya diperlukan dana sekitar  Rp5.519 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut tentu membutuhkan sumber-sumber pembiayaan. Pemerintah selama ini juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi gap financing. Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya dengan meningkatkan kerja sama dengan swasta (Public Private Partnership/PPP) dan penugasan kepada BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek strategis. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan instrumen pembiayaan infrastruktur salah satunya adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara khusus untuk pembangunan infrastruktur (project financing sukuk).

Pembiayaan Infrastruktur Pertanian dengan Green Sukuk

Para ahli ekonomi pembangunan meyakini bahwa ada hubungan positif antara ketersediaan infrastruktur yang memadai dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat akan semakin meningkat sehingga output yang dihasilkan juga akan meningkat. Peningkatan output tersebut akan mendorong peningkatan demand and suply atas barang dan jasa, yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertanian sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu isu strategis Nawacita disebutkan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk menciptakan ketahanan air, pangan, dan energi. Untuk menunjang hal tersebut, sampai dengan tahun 2019 perlu dibangun 49 waduk, pembangunan jaringan irigasi untuk 1 juta Ha lahan, dan rehabilitasi irigasi untuk 3 juta Ha lahan. Agar waduk yang dibangun lebih berdaya guna, maka hampir disetiap waduk yang dibangun akan dibangun pula pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Adapun biaya yang diperlukan sekitar Rp400 triliun (Bappenas, 2014).

Pemerintah sebenarnya memiliki peluang untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan baru untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Sumber pembiayaan baru tersebut berasal dari segmen investor yang mempunyai perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat dikategorikan sebagai infrastruktur yang mendukung pengurangan pemanasan global termasuk pengurangan penggunaan tenaga listrik berbahan bakar fosil (green infrastructure). Segmen investor tersebut saat ini memerlukan instrumen investasi yang sesuai dengan preferensi mereka.  Wolrd Bank pada tahun 2008 telah menerbitkan instrumen investasi bagi green investor tersebut, yaitu Green Bonds. Beberapa negara, termasuk Indonesia,  saat ini tengah mencoba untuk mengembangkan green bond yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang disebut sebagai Green Sukuk.

Penerbitan Green Sukuk  oleh pemerintah sebenarnya hampir sama dengan Sukuk Negara lainnya karena Sukuk Negara saat ini hasil penerbitannya mayoritas digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan (underlying asset) harus memenuhi kriteria green infrastructure. Infrastruktur dari sektor pertanian seperti pembangunan waduk, irigasi, dan PLTA sangat potensial untuk dikategorikan sebagai green infrastructure karena menunjang pemanfaatan air agar lebih berdaya guna (sustainable water management), mengurangi penggunaan air tanah untuk pertanian, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan non fosil.

 

Proses penggunaan infrastruktur  pertanian untuk menjadi underlying asset penerbitan green Sukuk memerlukan seleksi (screening) khusus hingga dapat dikategorikan sebagai green infrastructure. Dalam praktek penerbitan green bond (GB), untuk menentukan kriteria proyek yang layak untuk dibiayai dengan GB, Bank Dunia menunjuk suatu institusi independen untuk melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diajukan. Institusi tersebut diantaranya adalah the Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo (CICERO) yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam GB. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya telah memiliki beberapa institusi independen yang dapat mengeluarkan sertifikat ramah lingkungan. Untuk penerbitan Green Sukuk di pasar domestik sebenarnya sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi yang telah mendapat lisensi dari Kementerian LHK telah mencukupi. Sedangkan untuk penerbitan Green Sukuk di pasar keuangan internasional memerlukan opini yang dikeluarkan oleh lembaga lingkungan tingkat internasional seperti disebutkan di atas.

Saat ini pemerintah masih terus mengkaji penerbitan Green Sukuk. Jika memandang manfaat dan potensi penerbitan Green Sukuk, selayaknya instrumen ini dapat diterbitkan dalam waktu dekat sehingga mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur maupun program global dalam mewujudkan Bumi yang lebih ramah dan berkelanjutan. Green Sukuk juga diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian. Dengan begitu, secara tidak langsung Green Sukuk juga menunjang terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia  sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 

*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan bukan merupakan kebijakan instansi tempat penulis bekerja.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Green Sukuk untuk Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Posted by Ishaq Hasibuan on Oct 14,2016 15:05:53