A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan No.5/PMK.08/2012 tentang  Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.08/2017

B. Syarat-syarat Penunjukan Peserta Lelang SBSN

1. Yang dapat menjadi Peserta Lelang SBSN

a. Bank, dan
b. Perusahaan Efek

2. Penunjukan Peserta Lelang SBSN didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

a. Bank :

1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang;
2. Memiliki persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia; dan
3. Menjadi peserta Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

b. Perusahaan Efek :

1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas di bidang pasar modal sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;
2. Memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimal rata-rata harian selama satu bulan terakhir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
3. Menjadi peserta Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

3. Untuk dapat ditunjuk sebagai Peserta Lelang SBSN, calon Peserta Lelang SBSN harus:

1. Bank dan Perusahaan Efek mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang.
2. Memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 2) diatas.

C. Penunjukan Peserta Lelang SBSN

Penunjukan Peserta Lelang SBSN dilakukan dengan surat Menteri Keuangan yangditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.