Pinjaman Multilateral

Pinjaman Luar Negeri Multilateral adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari Kreditor Multilateral. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara termasuk Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah. Adapun Loan Pricing dari Kreditor Multiateral saat ini adalah sebagai berikut:

Siklus Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Multilateral

Mekanisme Negosiasi/Perundingan Pinjaman Luar Negeri Multilateral berdasarkan PP 10 tahun 2011

  • Perundingan mengenai ketentuan dan persyaratan Pinjaman Luar Negeri dilakukan Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa.
  • Dalam hal Pinjaman Kegiatan, perundingan dilakukan dengan Kreditor Multilateral sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.
  • Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau instansi terkait lainnya.
  • Menteri dapat meminta dokumen kesiapan perundingan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.
  • Untuk mempersiapkan perundingan, Kementerian Keuangan akan mengundang calon Executing Agency, Bappenas dan instansi terkait untuk membahas kesiapan proyek dan membahas draft perjanjian pinjaman yang selanjutnya akan dituangkan dalam Daftar Tanggapan

Kelengkapan dokumen untuk melakukan Negosiasi/Perundingan:

Secara umum, dokumen yang diperlukan untuk melakukan Negosiasi/Perundingan:

  • Terpenuhinya dokumen/persyaratan yang ditetapkan lender, contoh: SK Tim Delegasi RI, Formal Request, Letter of Development Policy dan Policy Matrix (pinjaman Program)
  • Terpenuhinya dokumen kelayakan dan kesiapan proyek, contoh: Daftar Kegiatan (pinjaman Kegiatan)

Total waktu penyelesaian pekerjaan : 12 (dua belas) hari kerja efektif di luar waktu tunggu.

Mekanisme Amandemen Pinjaman Luar Negeri Multilateral berdasarkan PP 10 tahun 2011

Menteri mengajukan usulan perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal:

  • Menteri Keuangan menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;
  • terdapat usulan perubahan perjanjian pinjaman dari Menteri/Pimpinan Lembaga; dan/atau
  • terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah atau BUMN, terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.
  • Dalam hal usulan perubahan untuk pelaksanaan kegiatan, pengajuan usulan perubahan dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Perencanaan.
  • Untuk mempersiapkan amandemen, Kementerian Keuangan akan mengundang Executing Agency, Bappenas dan instansi terkait untuk membahas usulan amandemen pinjaman dan membahas draft amandemen perjanjian pinjaman

Dokumen yang diperlukan untuk amandemen perjanjian pinjaman:

  • Surat usulan dari Kementerian/Lembaga
  • Proposal/Explanatory notes terkaiit amandemen
  • Pertimbangan Bappenas

Total waktu penyelesaian pekerjaan: 10 (sepuluh) hari kerja efektif di luar waktu tunggu dan di luar waktu rapat pembahasan usulan amandemen bersama instansi terkait

Bagan Amandemen berdasarkan usulan Lender

Dokumen yang diperlukan untuk amandemen perjanjian pinjaman:

  • Surat usulan amandemen yang diajukan lender kepada Kementerian Keuangan
  • Pertimbangan dari Bappenas terkait usulan amandemen

Total waktu penyelesaian pekerjaan : 10 (sepuluh) hari kerja efektif di luar waktu tunggu dan di luar waktu rapat pembahasan usulan amandemen bersama instansi terkait.

Bagan Amandemen berdasarkan usulan Executing Agency

Dokumen yang diperlukan untuk amandemen perjanjian pinjaman:

  • Surat usulan amandemen beserta explanatory notes yang diajukan executing agency kepada Kementerian Keuangan
  • Pertimbangan dari Bappenas terkait usulan amandemen

Total waktu penyelesaian pekerjaan : 15 (lima belas) hari kerja efektif di luar waktu tunggu dan di luar waktu rapat pembahasan usulan amandemen bersama instansi terkait.

Posted by Admin DJPPR on Sep 10,2019 16:35:00