Pemerintah dan AIIB Sepakati Perjanjian Jaminan Atas Pembiayaan Jaringan Listrik Jawa Timur dan Bali

Jakarta, 16/02/2021 – Sebagai upaya peningkatan akses listrik bagi masyarakat di wilayah Jawa Timur dan Bali, Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bersama perwakilan PT PLN, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB) melakukan penandatanganan beberapa perjanjian pada hari Rabu, 10 Februari 2021. Penandatanganan secara virtual dilaksanakan dalam rangka pemberian Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Langsung PT PLN (Persero) dari AIIB senilai USD310 Juta dengan tenor 20 tahun. Perjanjian tersebut meliputi:

  1. Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero).
  2. Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) antara PT PLN (Persero) dan AIIB, dan
  3. Perjanjian Jaminan (Guarantee Agreement) antara Kementerian Keuangan, PT PII (Persero) dan AIIB.

Selain dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, acara ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT PII (Persero), Vice President, Investment Operations (Region 1) AIIB, Acting Director General Investment Operations (Region 1) AIIB, dan Ambassador of the Republic of Indonesia to the People's Republic of China and Mongolia.

Pinjaman langsung yang diberikan AIIB kepada PT PLN ini diperuntukkan untuk pengembangan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali, sehingga diharapkan akan meningkatkan akses dan kualitas dari layanan penyediaan listrik oleh PT PLN kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah bersama PT PII memberikan dukungan kepada PT PLN dalam bentuk Jaminan Pemerintah atas pembiayaan dari AIIB.

Keterlibatan PT PII dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi ring fencing APBN terhadap sudden shock dari klaim penjaminan dan menjadi mitigasi atas keterbatasan APBN untuk pengalokasian dana kewajiban penjaminan. Pemerintah mengikutsertakan peran PT PII sebagai Special Mission Vehicle (SMV) untuk dapat melakukan penjaminan bersama Pemerintah, dimana PT PII menanggung porsi penjaminan dengan skema first loss basis sebesar USD62 juta.  Selain itu, keikutsertaan PT PII diharapkan juga akan memperkuat pengelolaan risiko proyek.

Posted by Dit. PRKN on Feb 16,2021 15:36:49