Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah

A. Trilateral Meeting dalam Alur Penyusunan APBN

Trilateral meeting penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah merupakan bagian dari alur penyusunan APBN. Terdapat dua kali pelaksanaan trilateral meeting yaitu untuk menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran untuk tahun yang direncanakan. Tujuan trilateral meeting adalah untuk menghasilkan rencana penarikan pinjaman dan hibah yang digunakan dalam menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran yang sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang direncanakan. Letak trilateral meeting penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah dalam alur penyusunan APBN adalah sebagaimana gambar berikut.


B. Pihak yang Terlibat

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam trilateral meeting penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah, antara lain:

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian/Lembaga sebagai pengguna pinjaman dan hibah.

Ketiga pihak tersebut memiliki peran sebagai berikut.


C. Pelaksanaan trilateral meeting tidak mengenakan biaya, sanksi, dan denda.

Pelaksanaan trilateral meeting penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah untuk pagu indikatif dan pagu anggaran tidak mengenakan biaya, sanksi, dan denda. Meskipun tidak mengenakan sanksi dan denda, Kementerian/Lembaga bertanggung jawab atas validitas dan kelengkapan dokumen pendukung penyusunan alokasi. Ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa tidak optimalnya proses penelaahan dan timbulnya potensi overbudgeting. Pengalokasian yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan dengan perencanaan proyek yang baik dapat berdampak buruk pada kinerja penarikan pinjaman dan hibah.


D. Prosedur Layanan

1. Lingkup

Rencana penarikan pinjaman dan hibah beserta rupiah murni pendamping, untuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman (pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri) dan hibah, baik yang sifatnya lanjutan (ongoing/pinjaman aktif), pinjaman dalam proses negosiasi, dan rencana pinjaman yang belum aktif dan akan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2023 dan jangka menengah 2024-2027. Untuk rencana penarikan hibah, yang dialokasikan adalah hibah yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

 

2. Alur trilateral meeting penyusunan pagu indikatif adalah sebagai berikut.

Proses diawali dengan Surat Menkeu untuk meminta kepada Kementerian/Lembaga menyampaikan rencana penarikan pinjaman dan hibah untuk menyusun pagu indikatif. Daftar Kementerian/Lembaga yang menerima surat tersebut disusun berdasarkan daftar Kementerian/Lembaga pengguna pinjaman dan hibah aktif, Kementerian/Lembaga yang memiliki pipeline pinjaman dan hibah yang sudah terdapat dalam dokumen perencanaan.

3. Alur trilateral meeting penyusunan pagu indikatif adalah sebagai berikut.

4. Kebijakan

Dalam menyusun rencana penarikan pinjaman dan hibah, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1091/MK.08/2021 tanggal 30 November 2021, Kementerian/Lembaga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

  1. Usulan rencana penarikan pinjaman dan hibah luar negeri memperhitungkan hal-hal berikut.
    • Untuk kegiatan dalam status aktif/ongoing, memperhitungkan perkembangan dan jadwal pelaksanaan kegiatan, realisasi penyerapan DIPA TA 2021, rencana penyerapan DIPA TA 2022, dan availability period termasuk rencana perpanjangan availability period.
    • Untuk kegiatan dalam status pipeline, usulan rencana penarikan agar memperhatikan progres pemenuhan readiness criteria, kapasitas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan, proses penyusunan dokumen perencanaannya di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, indikasi jadwal pelaksanaan negosiasi perjanjian pinjaman dan hibah luar negeri di Kementerian Keuangan, dan jadwal penarikan pertama pinjaman dan hibah.
  2. Usulan rencana penarikan pinjaman dalam negeri memperhitungkan hal-hal berikut.
    • Untuk kegiatan dalam status aktif/ongoing, memperhitungkan perkembangan dan jadwal pelaksanaan kegiatan, realisasi penyerapan DIPA TA 2021 dan rencana penarikan DIPA TA 2022, dan availability period termasuk rencana perpanjangan availability period.
    • Untuk kegiatan dalam status pipeline, memperhitungkan kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) 2021, kegiatan yang akan diusulkan dalam DKPPDN 2022, kapasitas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan, jadwal penyelesaian kontrak hingga penyampaian kepada Kementerian Keuangan, dan jadwal penarikan pertama pinjaman dalam negeri.
  3. Usulan rupiah murni pendamping memperhatikan alokasi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman dan hibah maupun dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek serta kapasitas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka menghindari overbudgeting yang berimplikasi kepada penambahan beban mandatory spending dan defisit APBN serta untuk memperbaiki penyerapan anggaran pinjaman/hibah khususnya pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas akan mereviu setiap usulan rencana penarikan pinjaman/hibah dan rupiah murni pendamping yang disampaikan Kementerian/Lembaga termasuk melakukan perubahan alokasi baik perubahan penambahan atau pun pengurangan.

5. Formulir dan Dokumen Pendukung yang Dibutuhkan

Formulir yang harus diisi antara lain sebagai berikut.

  1. Formulir Usulan Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 Beserta Proyeksi Maju Tahun 2024 s.d. 2027 dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana Formulir I. (klik di sini)
  2. Formulir Usulan Rencana Penarikan Hibah Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 Beserta Proyeksi Maju Tahun 2024 s.d. 2027 dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana Formulir II. (klik di sini)
  3. Formulir Usulan Rencana Penarikan Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Beserta Proyeksi Maju Tahun 2024 s.d. 2027 dengan format sebagaimana Formulir III. (klik di sini)

Ketiga formulir tersebut masing-masing terdiri atas empat bagian dengan fungsi sebagaimana gambar di bawah ini.


E. Standar Waktu/Jangka Waktu Layanan/Timeline Trilateral Meeting Tahun Anggaran 2023

Timeline trilateral meeting penyusunan pagu indikatif dan pagu anggaran mengikuti perkembangan rangkaian penyusunan APBN 202 secara keseluruhan.

No. Kegiatan Timeline
1. Penyampaian Surat Menteri Keuangan untuk meminta data rencana penarikan pinjaman dan hibah 30 November 2021
2. Batas waktu penyampaian usulan penarikan pinjaman dan hibah beserta dokumen pendukung Rabu, 12 Januari 2022
3. Pelaksanaan Trilateral Meeting Pagu Indikatif 2023 Antara akhir Januari 2022 hingga Minggu II Februari 2022
Dengan jadwal per Kementerian/Lembaga mengacu pada Undangan dari DJPPR
4. Pelaksanaan Trilateral Meeting Pagu Anggaran 2023 Minggu III s.d. IV Juni 2022
Dengan tanggal pasti dan jadwal per Kementerian/Lembaga mengacu pada Undangan dari DJPPR

Tanggal pelaksanaan trilateral meeting penyusunan pagu indikatif 2023 akan diinformasikan dalam waktu dekat.

 


F. Hasil Layanan

Hasil berupa rencana penarikan pinjaman dan hibah yang menjadi bahan untuk menyusun Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Penetapan Pagu Indikatif dan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Penetapan Pagu Anggaran.


G. Narahubung dan Saluran Menyampaikan Keluhan/Pengaduan

Dalam hal terdapat pertanyaan terkait dengan pelaksanaan trilateral meeting penarikan pinjaman dan hibah, dapat disampaikan melalui email ke alamat pengelolaanpinjaman@gmail.com atau subditpaph@kemenkeu.go.id

Pertanyaan, keluhan, dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Halo DJPPR di nomor 021-3505052 dan 021-3865330
Whistleblowing System Kementerian Keuangan di https://www.wise.kemenkeu.go.id/

Posted by Direktorat Pinjaman dan Hibah on Jun 08,2021 06:58:37