Pinjaman Dalam Negeri

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pengelolaan keuangan negara tersebut diwujudkan dalam pengelolaan APBN yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa utang/pinjaman pemerintah dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Utang/pinjaman tersebut oleh pemerintah dapat digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah pusat dan/atau diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/BUMN. Ketentuan mengenai pinjaman Pemerintah yang bersumber dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sedangkan untuk pinjaman Pemerintah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 38 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Kegiatan pinjam meminjam antara Pemerintah Pusat sebagai peminjam dan Pemerintah Daerah atau BUMN sebagai pemberi pinjaman merupakan tindakan yang diikuti dengan perjanjian komersial sehingga di antara kedua belah pihak dalam hubungan pinjam meminjam memiliki hak dan kewajiban yang sejajar dan tidak ada paksaan.

Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali. Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan secara selaras dengan siklus APBN mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dan Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan tertentu. Pemerintah melakukan perundingan dengan calon pemberi pinjaman dan calon penerima penerusan pinjaman mengenai ketentuan dan persyaratan Pinjaman Dalam Negeri yang hasil perundingannya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri atau Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri. Terhadap pelaksanaan Pinjaman Dalam Negeri dilakukan pelaporan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


B. Dasar Hukum

  1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  2. PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.
  3. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
  4. PermenPPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang dibiayai dengan PDN.
  5. PMK 211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi PDN (pengganti PMK 90/2010).
  6. PMK 91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan PDN.

C. Skema Pinjaman Dalam Negeri

Jangka Waktu Penyelesaian Layanan:

Seleksi PDN : ± 30 hari kerja setelah DKPPDN diterima.

Negosiasi LA :  ± 5 Hari kerja setelah draft LA diterima.

 


D. Persyaratan 

  • Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri:
    1. Proyek Termuat dalam dokumen Daftar Kegiatan yang diterbitkan Bappenas.
    2. Dokumen konfirmasi kesiapan proyek dari Kementerian/Lembaga.
  • Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri:
    1. Calon Pemberi PDN yang merupakan BUMN atau Perusahaan Daerah harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
      • Memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakir berturut-turut;
      • Mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMN/ Perusahaan Daerah yang bersangkutan; dan
      • Memiliki modal ditempatkan dan modal disetor penuh paling sedikit RP. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
    2. Calon Pemberi PDN yang merupakan Pemerintah Daerah harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
      • Telah melakukan pemenuhan urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      • Tidak mempunyai tunggakan pembayaran bunga, cicilan pokok, dan kewajiban lainnya terakit dengan pinjaman kepada pihak lain;
      • Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
      • Telah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
    3. Persyaratan lainnya akan dicantumkan dalam Dokumen Seleksi 

E. Hal-Hal yang Menggugurkan atas Dokumen Penawaran Dalam Seleksi Calon Pemberi PDN


F. Bentuk Dokumen Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri


G. Biaya

Seluruh layanan yang diberikan Dit. Pinjaman dan Hibah terkait dengan Pelayanan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah untuk Proyek Pengadaan adalah bebas biaya atau tidak dikenakan biaya.


H. Saluran Menyampaikan Keluhan/Pengaduan

Pertanyaan, keluhan, dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Halo DJPPR di nomor 021-3505052 dan 021-3865330
Whistleblowing System Kementerian Keuangan di https://www.wise.kemenkeu.go.id/

Posted by Direktorat Pinjaman dan Hibah on Jun 08,2021 09:29:41